Sekarang ini kita
banyak disuguhkan manuver politik yang dilakukan oleh elite-elite politik yang
semakin menambah semarak dinamika politik nasional, seperti perseteruan antara
Polri dan KPK. Manuver politik ini layak dicermati karena mengingat dampaknya
yang luas tidak hanya pada perkembangan ekonomi tetapi juga instabilitas
politik. Konflik politik wajar dalam negara demokrasi, konflik elite bisa
terjadi dalam berbagai tingkat, baik secara vertikal, antara elite pemerintahan
dan elite di masyarakat maupun secara horizontal yakni antara elite politik itu
sendiri. Yang paling parah jika konflik itu terjadi secara serentak,vertikal
dan horizontal.
Kenyataan
menunjukkan konflik elite yang terjadi tidak dapat diselesaikan dengan cepat
atau berlarut larut, sehingga membuat kondisi politik tidak stabil, rentan terhadap
aneka kerusuhan, menumbuhkan aksi protes dan manuver kekerasan. Karena itu
konflik elite yang berkepanjangan berpotensi membawa negara berada dalam krisis
berkepanjangan. Namun demikian, konflik elite juga dapat membawa perubahan yang
lebih produktif.
Menurut John Highley dan Michael G Button, konflik elite bisa dicermati dari beberapa sisi,
terutama dalam hubungannya dengan transisi menuju demokrasi. Pertama, elite yang bersatu secara
ideologi. Ini terjadi dalam negara dengan rezim otoriter yang mayoritas elite
yang kuat secara politik umumnya menjadi anggota Partai Politik yang sama,
mendukung kebijakan publik yang sama, dan menunjukkan loyalitas kepada pimpinan
yang sama.
Dalam situasi
ini, politik sangat stabil namun partisipasi politik yang luas tidak terjadi.
Bersatunya elite politik dalam negara otoriter dianggap bukan proses murni dan
sukarela, namun dibentuk di bawah sistem yang represif. Secara rasional, para
elite itu memilih untuk bersatu karena hanya melalui penyatuan diri dengan
irama negara otoriter itu kepentingan politik mereka terlindungi.
Bersatunya elite
secara idiologis ini tak akan bertahan lama. Penyatuan itu dianggap menentang
hakikat masyarakat modern yang beragam. Pada saatnya, elite yang bersatu itu
pecah dan berkonflik satu sama lain. Dalam tahap perpecahan, para elite secara
publik mulai menunjukkan perbedaan. Mereka bukan hanya berbeda dalam orientasi
politik, namun juga menjadi anggota partai yang berbeda dan mendukung pimpinan
yang berbeda pula.
Kedua, elite yang berkonflik. Konflik elite ini dianggap situasi
yang tak terhindari untuk keluar dari negara otoriter. Hanya melalui konflik
elite yang serius, negara otoriter menjadi rapuh lalu jatuh. Konflik elite
disatu sisi berjasa dalam pelumpuhan negara otoriter, namun disisi lain ia juga
berbahaya jika konflik elite itu berlarut. Negara selalu dalam keadaan krisis
yang membuat politik tidak stabil, jauh lebih berbahaya lagi konflik elite yang
berkepanjangan dapat membuat negara selalu dalam ancaman kerusuhan, anarki dan
kekerasan yang berdarah.
Ketiga, elite yang berkompetisi dalam prosedur demokrasi. Untuk
sampai ke demokrasi, para elite itu harus menapak ke satu tahap yang lebih maju
lagi yaitu mengubah struktur elite dari situasi konflik tanpa adanya aturan
main bersama yang disepakati menuju kompetisi elite dalam prosedur demokrasi.
Semua negara yang
berhasil bertransisi ke demokrasi dianggap berhasil mentransformasi struktur
elite itu. Elite atas keingginan sendiri mengambil inisiatif untuk menerapkan
prosedur demokrasi sebagai cara menyelesaikan perbedaan di antara mereka. Teori
elite ini adalah literatur mutakhir dalam teori transisi menuju demokrasi. Teori
sebelumnya terlalu banyak menekankan faktor struktural, seperti faktor ekonomi
ataupun kultur, namun melupakan faktor aktor politik yang mampu membuat hasil
politik berbeda.
Sebelumnya,
demokrasi dianggap hanya realistik bagi negara yang telah melampaui tingkat
ekonomi tertentu. Hanya negara yang secara ekonomi cukup kaya yang mampu
memiliki demokrasi yang stabil. Alasannya sederhana, demokrasi memerlukan
pendukung utama. Kelas menengah dianggap pendukung utama demokrasi. Ungkapan Barrington Moore, tentang hal ini amat
terkenal, “tanpa kelas menengah, tak ada demokrasi”. Hanya negara yang relatif
kaya yang memiliki mayoritas kelas menengah yang terdidik dan berpenghasilan
cukup.
Untuk bertransisi
menuju demokrasi, para elite itu harus melampaui tiga tahap itu secara
berhasil. Yaitu dari elite yang bersatu secara idiologis dibawah sistem
otoriter, lalu berubah menjadi elite yang berkonflik dan menjatuhkan negara
otoriter, kemudian bertransformasi lagi menuju elite yang berkompetisi dalam
prosedur demokratis.
Kondisi elite di
negara kita baru sampai pada tahap kedua. Elite di negara kita pernah bersatu
secara idiologis dibawah pimpinan Presiden Soeharto dalam sistem negara
otoriter. Tahap ini sudah dilalui. Kalau datang krisis ekonomi yang dahsyat dan
kegagalan pimpinan nasional dan sistem negara otoriter. Satu tahap lagi yang
dibutuhkan elite politik yaitu mentransformasi konflik diantara mereka menjadi
kompetisi politik yang sehat dibawah prosedur demokrasi. Jika transformasi ini
gagal dilakukan, negara kita akan makin jauh dalam konflik yang berkepanjangan.
Bukan tak mungkin pula negara kita akan sama dengan negara Uni Soviet dan
Yugoslavia.
Transformasi
konflik elite politik bukan hal mudah. Diperlukan kualitas elite tertentu untuk
melakukan transformasi ini yang melampaui kepentingan jangka pendeknya. Elite
yang mampu memimpin transformasi ini bukan hanya elite yang kuat secara
politik, namun juga harus mempunyai kualitas negarawan yang visioner dan tak
terikat pada kepentingan sesaat.
Kita semua
berharap, pimpinan yang duduk sekarang ini, mulai dari pimpinan di pusat maupun
di daerah-daerah mempunyai sikap yang sama dan satu tujuan untuk membawa NKRI
tetap berdiri tegak dan sejajar dengan negara-negara maju lainnya di dunia ini,
yang bersankutan PNS Pemko Padang.
*****
Post a Comment