PADANGPOS.COM, (Jakarta),
Fraksi NasDem DPR menolak keras kenaikan tunjangan anggota dewan. Wakil Ketua Fraksi NasDem Johnny G Plate menilai kenaikan tunjangan tidak pas saat ekonomi melambat.
"Hampir semua fraksi menolak. Termasuk NasDem menolak keras," kata Johnny di DPR, Jakarta, Jumat (18/9/2015).
"Sehingga perlu prioritaskan kembali komponen belanja negara. Itu perlu diperiksa lagi mana yang jadi prioritas utama misalnya yang disaratkan undang-undang, belanja pendidikan minimun 20 persen kesehatan 5 persen," ungkap dia.
Prioritas kedua, kata anggota Komisi XI DPR itu, terkait dengan visi misi Presiden Joko Widodo. Di mana targetnya meningkatkan belanja produktif. Kemudian mengurangi belanja konsumtif.
"Kedua pengejawantahan Nawacita yaitu, membangun dari daerah, dan dari RAPBN 2016 sudah paling besar Rp 782 triliun, lebih tinggi Rp 2 Triliun dari belanja kementerian atau lembaga lain Rp 780 triliun," sambung dia.
Ia menyebutkan program pemerintahan di mana pembangunan dimulai dari desa dengan meningkatkan belanja secara perlahan dan bertahap.
"Meningkatkan belanja di desa untuk bangun desa. Itu yang prioritas ketika ekonomi terdampak ya masyarakat kecil yang kena," beber Johnny.
Belanja modal, kata Johnny, diperlukan untuk meningkatkan lapangan kerja sehingga masyarakat memiliki penghasilan. Bila rakyat mengalami tekanan, Johnny menilai tidak tepat adanya kenaikan tunjangan. Ia menilai dana tersebut lebih baik di realokasi untuk bantuan sosial atau program kerakyatan.
"Jadi tunjangan tidak tepat waktu terlepas kami memahami perhitungannya seperti inflasi tapi waktunya tidak tepat apabila penerimaan fiskal baik dan penerimaan negara bagus maka disesuaikan tunjangannya," kata Johny. dikutib dari tribun
Post a Comment