Mahyeldi Apresisasi DPRD Padang, "Menelurkan 31 Rekomendasi LPKJ 2014."

PADANGPOS.COM.  (Padang),

Setelah  memparipurnakan  secara internal penyampaian Pansus LKPJ Walikota 2014. Senin ( 18/5) kemaren.  Anggota DPRD kota Padang,  Selasa ( 19/5) kembali melakukan  rapat paripurna  rekomendasi  DPRD Padang terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban( LKPJ)  Walikota 2014.

Rapat yang pimpin Wakil ketua DPRD ,  Asrizal,  hadiri Ketua DPRD  Padang Erisman, Wakil Ketua DPRD Wahyu Iramana Putra dan Wakil ketua DPRD Muhidi serta Walikota Padang Mahyeldi  berjalan tertip. 

Wakil Ketua DPRD kota Padang Wahyu Iramana Putra usai rapat paripurna mengatakan, mesti kepemimpinan Walikota Mahyeldi dan Wakil Walikota Emzalmi masih setahun berjalan LKPJ nya sudah  kita terima, namun koreksi yang ada belum kita berikan tujuan agar Walikota tahu bahwa apa yang harus diperbaiki oleh SKPD yang ada. ‘’Yang  menjadi temuan kami di DPRD selama ini  adalah  tidak adanya kordinasi SKPD –SKPD   dengan  legislatif, ‘’ujar Wahyu.

Dia juga menyayangkan rata- rata SKPD  yang ada seperti  Dinas Pasar Raya, Disperindagtamben, dinas Kelautan dan Kopereasi dan UKM, semuanya menyentuh ekonomi , tetapi SKPD terkait itu  tak menyentuh secara langsung kepelaku usaha kecil menengah.

 Menurut Wahyu lagi,rata- rata SKPD   yang ada di dalam pencaipannya ternyata  ternyata  jago merealisasikan APBD yang ada, tapi mereka tidak terperensif  mencari pendapatan   lainnya,’’ padahal kita tahu kota Padang perlu PAD yang besar, ‘’ujar ketua DPD  Golkar Padang. 

Kita berharap  dengan adanya 31 rekomendasi soal LKPJ Walikota 2014 kedepan  hubungan  antara Pemko dan Legislatif  semakin harmonis serta menjalin komunikasi yang lebih baik lagi. ‘’ DPRD  berpungsi  sebagai legislatif, pengawas dan  bajeting akan mensukseskan 10 pokok program  Walikota dan Wakil Walikota sebab,  jika Pemko sukses berarti  DPRD juga ikut sukses, ‘’kata Wahyu .

 Terkait 31 rekomendasi DPRD Padang terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Padang tahun 2014, yang dimulai pelaporan pada 20 April lalu. Walikota Padang Mahyeldi  mengucapkan terimakasih kepada para anggota dewan. Pasalnya, pelaporan dalam pembahasan yang dibagi dalam empat kelompok panitia khusus (pansus), dilanjutkan dengan pembahasan bersama para SKPD serta dilakukan penyeimbang dengan kunjungan kerja ke beberapa daerah di luar Sumbar. 

Dijelaskan Wako lagi,pelaporan ini pun berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, dimana kepala daerah berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban  kepada DPRD."Maka Pemko berusaha maksimal melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan tersebut, dan menyampaikan laporan sesuai dengan peraturan sesuai ketentuannya," ungkap Mahyeldi. 

‘’LKPJ ini  juga memuat capaian RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sesuai dengan PP No 6 tahun 2008, terang Wako yang dilantik pada tanggal 13 Mei 2014 lalu. 

Kita menyadari bahwa, pelaksanaan kegiatan untuk masyarakat masih dirasakan belum maksimal  dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini pemko mengharapkan masukan dari legislator untuk pembangunan ke arah lebih baik, sehingga hal-hal yang telah dibahas dan terevaluasi tersebut hendaknya dapat memberi manfaat untuk masyarakat di masa akan datang.

Dengan laporan ini dapat menentukan arah kebijakan pembangunan dengan menggunakan anggaran tahun berikutnya, rekomendasi ini pun menjadi evaluasi kinerja Pemko oleh DPRD dan masyarakat. Nantinya rekomendasi tersebut  akan diteruskan ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemko Padang .

‘’ Saya berharap seluruh komponen tetap berkomitmen untuk memberikan yang terbaik untuk kota dalam pelaksanaan pembangunan, ‘’ajak Kader PKS ini. (ys/sa)