Bagi orang Minang, sosok Archandra Tahar, memang belum sepopuler
Adrianof dan Rizal Ramli. Tapi begitu mengetahui tentang Achandra Tahar
yang menjabat sebagai presiden pada perusahaan yang bergerak pada bidang
energi dan perminyakan Petroneering Hoston di Texas, simpatisan orang
Minang bermunculan. Kenapa? Karena di perusahaan tersebut mengembangkan
teknologi dan rekayasa yang berfokus pada desain dan pengembangan
anjungan lepas pantai lebih tahan lama, efektif, dan aman. Jabatan
tersebut didudukinya sejak Oktober 2013.
Kemudian, Achandra merupakan jebolan teknik mesin Institut Teknologi
Bandung (ITB), yang sebelumnya dari SMAN 2 Padang dan melanjutkan studi
strata 2 dan 3 di A&M University Texas Amerika jurusan Ocean
Enginering.
Yang menariknya lagi, ternyata Achandra memiliki pengalaman lebih dari
14 tahun di bidang hidrodinamika dan rekayasa lepas pantai. Bahkan,
Achandra mengembangkan keahlian khusus melalui sekolah yang luas dan
melalui pengalaman praktis di industri.
Anak Minang jenius ini, telah bekerja dengan penemu dari pengeboran dan
produksi sistem mengambang dan compliant, Spar, TLP, Compliant Tower,
Apung Menara dan Multi Colum Floater selama 13 tahun terakhir. TLP dan
produk Spar sendiri mewakili sebagian besar dari semua mengambang sistem
pengeboran dan produksi gabungan operasional di dunia saat ini. Yang
hebatnya lagi, Archandra Tahar diberikan tiga hak paten pada bidang
pengembangan migas lepas pantai.
Rasa simpatik, kagum dan bangga dengan Archandra Tahar kian mengkristal begitu terbesif informasi, anak Padang Pariaman ini berkunjung ke KPK dan minta kementerian ESDM dibersihkan dari mafia migas. Kemudian Archandra juga berhasil menghemat APBN dalam pembangunan blok Marsela.
Rasa simpatik, kagum dan bangga dengan Archandra Tahar kian mengkristal begitu terbesif informasi, anak Padang Pariaman ini berkunjung ke KPK dan minta kementerian ESDM dibersihkan dari mafia migas. Kemudian Archandra juga berhasil menghemat APBN dalam pembangunan blok Marsela.
Dari fakta-fakta tentang sosok Achandra Tahar tersebut, rasa pendapat
Pengamat Politik Adi Prayitno dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta perlu dicermati. Kata Adi Prayitno;"Para menteri yang dicopot
dari jabatannya pada reshuffle jilid II memiliki track record baik."
Presiden Jokowi, katanya, mau bermian politik aman dari tekanan para
politisi. Soalnya, menteri yang dicopot tidak dari orang partai dan
Jokowi faktanya mengangkat kader partai PAN dan Golkar.
Dari pencopotan Menteri ESDM, Archandra Tahar, ada kesan Jokowi telah
berani mengabaikan etnik Minang yang bertebaran di nusantara ini, yang
mayoritas hidup diperkotaan dan menguasai dunia bisnis.
Untuk itu wajar saja, begitu Jokowi mencopot jabatan Archandra Tahar,
yang diangkatnya 27 Juli dan dicopotnya 15 Agustus 2016, muncul reaksi
anak orang Minang di seantero dunia, baik melalui whatsApp, facebook,
twiter maunpun melalui pemberitan media online dan cetak.
Dari berbagai kicauan anak orang Minang tersebut, lebih banyak yang
mengecam kebijakan presiden Jokowi, dan ada pula yang mengingatkan
Archandra Tahar untuk mengambil hikmah dari pencopotanya.
Terlepas dari pencopotan itu, yang jelas presiden Jokowi secara tak
langsung sudah berani mengusik orang Minang dari percaturan politik di
nusantara. Padahal, kalau presiden Jokowi membaca sejarah, sudah dengan
jelas dan tegas kalau anak orang Minang memainkan peranan penting dalam
hal kemerdekaan bangsa ini. Sebagai contoh Bung Hatta, Tan Malaka, Sutan
Syahril, M Yamin, M Nasir dan banyak nama lainnya.
Jabatan menteri termasuk jabatan politis yang seharusnya mengakomodir
semua kepentingan politik, termasuk masalah kepentingan etnis. Jadi
pencopotan jabatan menteri ESDM, Archandra Tahar, sama juga halnya
presiden Jokowi telah mengabaikan kepentingan etnis Minang.
Padahal, kalau kita berbicara sejarah sistem perpolitan Indonesia di
awal kemerdekaan, sangat jelas sekali kalau sistem politik Minangkabau
menjadi anti-tesis bagi sistem politik di Indonesia yang diusung oleh
budaya Jawa yang cenderung sentralistik, patron klien, dan feodalistik.
Sebagaimana kita ketahui, sejak dari dulu, sistem politik Minangkabau
dan sitem politik Jawa saling berinteraksi, bersaing, dan berdialektika
dalam rangka pengelolaan negara demi pencapaian tujuan bernegara, yaitu
masyarakat adil dan makmur.
Jadi, cara berpolitik yang dimainkan presiden Jokowi, tidak cocok dengan
kultur politik Minangkabau yang demokratis dan egaliter. Kita pun
berharap, agar masyarakat Minangkabau tidak melakukan pemberontakan yang
pernah dilakukan PRRI seperti 1958 dan 1960 lalu dengan cara dan gaya
yang berbeda. Semoga (Penulis waratwan tabloid bijak dan padangpos.com)
Post a Comment